FEATURED: What to watch in the markets today  - read our article!
HeadlinePemerintahanUmum

Kades di Situbondo Meradang, DD 2018 Tahap 3 Belum Cair Diduga Diendapkan

SITUBONDO (ringgit.id)- Hampir seluruh Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Situbondo Jawa Timur, mengeluhkan molornya pencairan Dana Desa (DD) Tahap III. Tak hanya itu, sedikitnya 132 desa saat ini meradang, karena Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang selalu disalahkan pihak Kabupaten, meski sudah mengikuti petunjuk.

Bahkan, sejumlah Kades menuding Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sengaja menyalahkan SPJ dari desa, karena kemungkinan uang DD belum masuk rekening Kabupaten, atau justru diendapkan.

Anton, Kades Langkap Kecamatan Besuki, mengaku bingung sebab Tahun 2018 ini sudah tinggal 2 bulan berjalan, sementara uang DD belum cair. “Bagaimana kita harus menyelesaikan pekerjaan, jika batas waktu sangat dekat,” ungkapnya.

Senada juga disampaikan Kades Balung Kecamatan Kendit, Sawari menerangkan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena DD belum cair hingga saat ini. Tak hanya itu, Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua juga belum keluar, sehingga gaji perangkat desa belum bica cair.

“Jangankan membahas ADD, gaji Kepala Desa serta perangkat hanya sebagian yang keluar. Dari 7 desa di Kecamatan Kendit, hanya 2 Desa yang keluar ADD. Yakni, Desa Klatakan dan Desa Kukusan. Sedangkan 5 desa belum. Itu termasuk semua desa di 17 kecamatan sama, hanya beberapa saja yang keluar,” ujar Sawari.

Zainul Hasan, Kades Tambak Ukir Kecamatan Kendit juga mengakui jika ADD dan DD di desanya belum kunjung cair hingga saat ini. Meski pihaknya sudah memperbaiki SPJ, tetapi terus disalahkan pihak Kabupaten.

“Semoga saja cepat cair, karena waktu tidak mencukupi jika keluar bulan 11 atau 12 ini. Mana waktu serta musimnya, pas musim hujan menghambat pekerjaan. Jika ada kesalahan, pasti pihak desa kan yang salah,” ketusnya.

Sementara itu, Kepala Bidang pemerintahan Desa (Pemdes) pada Dinas PMD Kabupaten Situbondo, Yogie Kripsian Syah menampik, jika kesalahan SPJ itu faktor kesengajaan Kabupaten, untuk mengulur waktu pencairan. Menurutnya, kesalahan SPJ itu memang harus dikembalikan, untuk diperbaiki.

Karena, itu murni kesalahan dari pihak Pemdes dan kesalahan pada sistem. “Saat ini ada aturan yang harus disertai foto. Kesalahan pada pembuatan SPJ, ada pada gambar. Karena yang harusnya memakai ADF, malah memakai JPG. Sebailknya, yang seharusnya JPG malah ADF. Jadi itu yang menghambat, karena adanya kesalahan pembuatan SPJ DD Tahun 2018,” terang Yogie, saat dihubungi via ponselnya.

Yogie juga mengakui, saat ini sudah banyak desa yang menyelesaikan SPJ. Tetapi dirinya berharap para Kades paham, bahwa keterlambatan ini karena sistem.

“Akan tetapi, semuanya sudah hampir selesai, SPJ sudah banyak yang seleai. Satu minggu lagi sudah keluar, seluruh desa se-Kabupaten Situbondo. Iya intinya, semoga Kades paham, bahwa ini semua karena sistem. Dan yang namanya sistem, iya kita harus memahaminya,” pungkasnya. (Frengki/ red)

About author

Bebas Tapi Sopan
Related posts
BencanaCovid-19Headline

Rapid Test 4 Warga Bondowoso Kluster Gowa Hasilnya Reaktif

HeadlineUmum

Diduga Ada Penyerobotan BPNT di Desa Sukosari Jember

BencanaCovid-19HeadlineNasional

Kabar Kurang Enak!!! 39 Warga Kembali Terpapar Covid-19, Situbondo Positif 51

BencanaCovid-19HeadlineNasional

Sempat Ditolak Warga, Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan Dengan Protap Kesehatan

Sign up for our Newsletter and
stay informed

Comment